sqf.jpg

SINERGI PROGRAM PEMBERDAYAAN PURNA TKI

Sempitnya lapangan pekerjaan dan bertambahnya pencari kerja (penganggur) di dalam negeri mengakibatkan banyak orang berbondong-bondong mencari pekerjaan keluar negeri sebagai TKI dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah. Mereka tidak jera dengan beberapa kasus yang melimpa Tenaga kerja asal Indonesia di luar negeri. Memang Pengiriman Tenaga kerja Indonesia keluar negeri merupakan sumber devisi bagi negara, disamping itu sebagai alternatif pengurangan angka pengangguran di dalam negeri. Namun Permasalahan TKI dari tahun ke tahun terus meningkat. Tidak sedikit TKI untuk  hanya bertahan hidup  di negeri orang  mereka tidur di trotoar dan kolong jembatan hanya dengan beralaskan tikar dan setiap hari menanti uluran tangan siapapun untuk sekedar makan. 
 
Pemulangan TKI ke Tanah Air bukan berarti masalah tersebut selesai, namun muncul masalah baru, yang harus segera ditangani. Secara psikologis di lingkungan masyarakat mereka menjadi beban kehidupan tersendiri. Awalnya mereka pergi ke Luar negeri untuk bekerja sehingga dapat memperbaiki kehidupan mereka, namun kenyataannya mereka justru mendapatkan masalah yang lebih memprihatinkan di bandingkan di daerah asalnya.
 
Bedasarkan fakta-fakta di atas, maka semua pihak terutama pemerintah perlu melakukan upaya-upaya yang serius untuk menangani purna TKI yang bermasalah setelah berada di tempat asalnya. Upaya tersebut terutama diupayakan untuk memulih mental/psikologis mereka sehingga mempunyai kepercayaan diri untuk bisa bangkit kembali dalam mengarungi kehidupan di daerah asalnya. Disamping itu perlu diarahkan untuk bisa hidup mandiri secara ekonomi dengan jalan membuka usaha sendiri. 
 
Untuk melakukan upaya tersebut memang tidak mudah diperlukan waktu dan keuletan serta keahlian yang cukup. Namun jika masalah TKI purna khususnya yang bermasalah dibiarkan maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap kerawanan sosial, meningkatkan jumlah kemiskinan dan terhambatnya proses pembangunan yang lain. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan, melalui Direktoral Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan kesempatan Tenaga kerja mengandeng beberapa pihak terkait untuk menangani permasalahan TKI Purna tersebut.  Salah upaya untuk mengatasinya adalah  dengan pemberdayaan Purna TKI yang Bermasalah melalui penumbuhan mental kewirausahaan dan keterampilan berwirausaha sesuai dengan bakat dan minatnya secara mandiri. 
 
Dalam pemberdayaan Purna TKI diperlukan upaya yang serius dari berbagai pihak terutama pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Ketenagaakerjaan sangat konsen untuk menangani Purna TKI, namun untuk pemberdayaan tersebut sumber daya yang dimiliki pemerintah relatif terbatas, oleh karena itu perlu partisipasi dan kepedulian dari berbagai pihak terutama perusahaan dengan program CSRnya. Demikian dikatakan Dra. Liliek Setyorini.,MM yang memawakili Kementerian Ketenagakerjaan dalam acara pertemuan rencana pemberdayaan Purna TKI, di Aula Pondok Wirausaha SQF Sukabumi Tanggal 3 Juni 2016. Turut hadir dalam acara pertemuan tersebut Kepala Dinas Sosnakertrans Kab. Sukabumi beserta para pejabatnya, Perwakilan dari Indosat, Ketua Asosiasi Pemandu Wirausaha Indonesia,  Perwakilan dari Universitas Padjadjaran dan dari CV. SQF Sukabumi.  Hasil pertemuan tersebut menyepakati  berebapa hal sebagai berikut :
1.  Kementerian Ketenagakerjaaan, Dinsosnakertrans Kabupaten Sukabumi, PT. Indosat, Universitas Padjadjaran Bandung, Asosisiasi pemandu Wirausaha Indonesia dan CV SQF Sukabumi berkomitmen untuk bersama-sama dan bersinergi sesuai dengan perannya masing-masing untuk pemberdayaan perempuan Purna TKI.
2.  Sebagai pilot proyek pelaksanaan pemberdayaan perempuan Purna TKI akan dilaksanakan di Kantong-kantong TKI di Kabupaten Sukabumi.
3.  Langkah awal yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi kantong-kantong TKI di kabupaten Sukabumi dan mengidentifikasi sasaran Purna TKI yang memenuhi syarat untuk diberdayakan.
4.  Mengidentifikasi potensi sumber daya Alam dan Komoditi usaha yang bisa dikembangkan dan memiliki peluang pasar yang terbuka untuk pemberdayaan purna TKI.
5.  Sebagai langkah awal pemberdayaan Purna TKI akan diarahkan kepada pembukaan usaha mandiri bagi perempuan Purna TKI dengan bidang usaha Budidaya dan pengolahan Puyuh.
6.  Menentukan model dan pola pemberdayaan purna TKI yang tepat sesuai dengan minat dan kebutuhan Purna TKI.
7.  Mensinergikan program Kementerian Ketenagakerjaan, Dinsosnakertras kab. Sukabumi, PT Indoast (CSR), Asosiasi pemandu Wirausaha Indonesia (pendampingan), Universitas Padjdjaran Bandung (Kajian) dan CV. SQF (Mitra usaha). Sehingga para pihak dapat berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing yang saling mendukung dan saling melengkapi dalam upaya efisiensi dan efektivitas pemberdayaan  Purna TKI.
 
Melalui sinergi program pemberdayaan tersebut diharapkan purna TKI memiliki pekerjaan sendiri dengan membuka usaha secara mandiri, sehingga mereka tidak berkeinginan kembali kerja ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga. Disamping itu program-program pemberdayaan dari berbagai pihak diatas dapat tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya Purna TKI.  Semoga Rencana tersebut dapat terwujud dan dapat diimplementasikan segera. Purna TKI sangat menanantikan dan mengharapkan kriprah kita yang riil di lapangan. (Aditia Syaidinna, 2016)
 

Komentar

Belum ada komentar

Postkan komentar